badan pemeriksa keuangan (bpk) mendapatkan sejumlah kelemahan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban situs garansi kesehatan warga (jamkesmas) serta garansi kesehatan daerah (jamkesda) di 33 provinsi seluruh indonesia.
bpk mengambil kesimpulan keberadaan kelemahan yang signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo selama jakarta, selasa.
hadi menyampaikan, kelemahan itu diantara lain belum keberadaan database kepesertaan yang akurat, pemuktakhiran data penduduk miskin tak dilakukan melalui baik juga keberadaan perbedaan data warga miskin antar instansi.
kemudian, ia melanjutkan, terkandung risiko penduduk miskin belum mendapatkan pelayanan kesehatan gratis sebab tidak tercakup pada website jamkesmas serta jamkesda.
selain itu banyak penyaluran, pencairan, penggunaan serta pertanggungjawaban dana jamkesmas yang belum sesuai melalui pedoman pelaksanaan jamkesmas di 2010 juga 2011, ujarnya.
Lainnya: Menurunkan Berat Badan - Menurunkan Berat Badan - Obat Pelangsing Badan - Obat Pelangsing
menurut dia, kelemahan tersebut mampu menganggu lokasi web jamkesmas serta jamkesda untuk memenuhi hak penduduk miskin dan tak bisa, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h serta uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk terkait pelayanan kesehatan masyarakat dalam beberapa rumah sakit milik pemerintah dan menemukan adanya ketidakefisienan selama keuntungan perbekalan farmasi juga standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dibandingkan 66 properti sakit dan diperiksa, cuma Satu rsud dan sudah efektif pada mengelola pelayanan obat dalam instalasi farmasi, tutur hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain selain pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi yang tak optimal merupakan tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan juga pendistribusian perbekalan farmasi dan belum memenuhi lokasi semua tahapan.
selain tersebut, masih banyak sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, serta rawat jalan dan tidak sesuai standar makanya pelayanan tak optimal, katanya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, alami, efisien juga terjangkau oleh karenanya properti sakit umum mesti berbenah agar meningkatkan pelayanan melalui lebih efektif.
dengan demikian, sudah semestinya tak ada penduduk yang tidak bisa dilayani melalui baik dengan rumah sakit, terlebih rumah sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, berdasarkan data 2012, pemerintah sudah mempunyai sebanyak 627 unit properti sakit pada berbagai indonesia.