presiden susilo bambang yudhoyono membayar berbagai pihak, terutama tni juga polri, untuk memetik pelajaran daripada peristiwa penembakan di lembaga pemasyarakatan (lp) cebongan, yogyakarta, supaya kejadian serupa tak berulang.
saya harap berbagai pihak mendukung proses pengakan hukum sebaik-baiknya lalu petiklah pelajaran, insya allah kehidupan di negeri kita kian tertib, ujarnya usai shalat jumat di kompleks istana presiden, jakarta.
saya dukung langkah-langkah tni dan polri agar menegakkan hukum dan keadilan, berikan ruang seluas-luasnya supaya mereka bekerja dengan profesional, tutur presiden.
presiden menyatakan, ia segera menginstruksikan penanganan angka sesudah kepala polri serta panglima tni mencatat kejadian penyerangan yang menewaskan empat tahanan tersebut.
saya sudah keluarkan instruksi masa itu agar mengungkap, mendapatkan pelakunya, hukum serta keadilan ditegakkan, dan seluruh dioperasikan dengan profesional, katanya.
Yang Lain: Jasa Pembuatan Toko Online Murah - Pembuatan Toko Online - Website Toko Online Murah - Website Toko Online Murah
jangan hingga negara dituduh membiarkan juga tidak menegakkan hukum dan keadilan. kita ikuti berbagai proses, tni, utamanya tni ad sudah berinisiatif membentuk tim investigasi, sementara kepolisian dan melanjutkan langkah-langkah penyelidikan, gamblang presiden.
ia dan menungkapkan bahwa bagaimanapun serta tindakan main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan dalam negara hukum sekalipun ia hapal tindakan itu adalah perwujudan jiwa korsa.
ada perilaku dibandingkan sekelompok pihak, di luar disebut grup preman, yang melalui sadis mengerjakan pembunuhan kepada seorang bintara kopassus tni ad. itu lah awal dibandingkan jiwa korsa serta perlakuan dan luar biasa sadisnya itu dan membakar emosi mereka, katanya.
kemudian mereka melakukan aksi tersebut, dan tindakan tersebut sebenarnya serta tidak kita benarkan, tegasnya.
presiden mengatakan para pelaku telah mengakui perbuatannya dan membeli sanksi hukum pas peraturan.
prajurit yang melakukan tindakan tersebut tampil dengan bertanggungjawab, secara ksatria, serta siap memperoleh sanksi hukum tak terpengaruh. itulah juga kaum komandan, mau ikut bertanggungjawab semuanya, katanya.
presiden dan mendukung langkah tni serta polri di melaksanakan penanganan persentasi itu berdasarkan hukum dan membayar warga memberikan ruang pada mereka agar membuka tugas dengan profesional.