anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menungkapkan prihatin pada banyaknya proyek di kalimantan timur yang terhambat masalah kepemilikan lahan, makanya dana yang dikucurkan pemerintah pusat melalui apbn terancam ditarik.
memang banyak permasalahan status tanah selama kaltim dan menghambat penyaluran dana apbn, misalnya anggaran senilai rp277 miliar untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) selama kota tarakan, ujar hetifah, dan serta anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, dalam samarinda, jumat.
apabila pada tahun anggaran 2013 masalah lahan selama lokasi pltu tak mampu dituntaskan oleh pemkot tarakan, lanjutnya, dengan demikian dana dan senilai rp277 miliar itu dapat ditarik dulu ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu tersebut merupakan proyek dengan pendanaan tahun jamak (multi years) yang tak gampang memperjuangkannya dengan dana apbn.
Informasi Lainnya:
apabila pendanaan tersebut dibatalkan pemerintah pusat, dengan begini supaya mendapatkannya kembali dipastikan membutuhkan waktu pilihan tahun lagi makanya hal ini sangat disayangkan.
untuk itu, dia berharap untuk pihak tenntang pada pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan itu. keuntungan ini bertujuan supaya perjuangan lama supaya membeli dana daripada apbn bisa terserap optimal.
dikatakannya, beberapa kota modern selama kaltim dan ekonominya tergantung di industri serta jasa seperti tarakan, samarinda, balikpapan, dan bontang, idealnya mempunyai dua sumber energi listrik untuk memiliki alternatif manakala Salah satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, papar hetifah, masih sangat tergantung dalam pltd. jangankan mempunyai dua sumber energi, mencukupi kebutuhan warga saja masih susah, terlebih supaya keperluan industri baik kecil maupun menengah, ujarnya.
untuk itu, katanya, saat ada proyek pembangunan pltu ataupun pembangkit listrik disamping tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif supaya agar proyek agar pilihan pembangkit listrik itu mampu berjalan lancar.
menurutnya, persentasi proyek dalam kaltim dan didanai apbn juga tak mampu direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya amat banyak dan tersebar hampir di berbagai kabupaten dan kota, termasuk di kawasan perbatasan, semisal pembangunan embung pada sebatik dan nunukan, pembangunan waduk marangkayu di kukar, juga proyek penanggulangan banjir selama samarinda.
pembangunan rumah terhadap masyarakat miskin dalam nunukan, malinau, juga kutai barat serta tidak terserap dananya karena faktor lahan.
misalnya, katanya, pembangunan properti layak huni kepada penduduk miskin pada kawasan perbatasan yang terkendala karena tak kehadiran surat bukti kepemilikan atas tanah dan didiami warga tersebut.
terkait dengan banyaknya proyek dan terhambat karena masalah lahan itu, hetifah berharap supaya kepala daerah berbicara segera melalui masyarakat di membebaskan lahan.
dia dan menyatakan heran atas masalah lahan tersebut karena pada mana saja membangun pada kaltim, terus ditampilkan tuntutan ganti rugi dan kadang-kadang terasa banyak oknum dan akan mengambil keuntungan berlebihan daripada proyek pembangunan yang sebenarnya supaya penduduk tersebut.